Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Daerah
- Jenis : Peraturan Bupati Kab. Bolmong
- Nomor : 24
- Tanggal :
- Tahun : 2023
- Sumber :
- Subjek :
- Status : Berlaku
- Download : Disini
- Abstrak :
Abstrak : - Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan Daerah yang bersih, yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk mencegah penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara serta Aparatur Sipil Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara diperlukan komitmen bagi penyelenggara Negara dalam memperkuat komitmen terhadap pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Bupati ini tentang Ketentuan Umum. Maksud dan Tujuan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN. Pengawasan. Sanksi. Tata Cara Penjatuhan Sanksi. Larangan. Ketentuan Penutup.
Catatan : - Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada 10 Juli 2023
- 10 Halaman. (10 Hal Batang Tubuh)